Sekwan Garut Jadi Pertaruhan Politik! Mantan Dewan Deden Sopian Warning Bupati: Jangan Langgar Aturan

HALOGARUT – Isu pengangkatan Sekretaris DPRD (Sekwan) Garut mendadak memanas. Mantan anggota DPRD Garut empat periode, Deden Sopian, angkat bicara dengan nada tegas. Ia mengingatkan Bupati Syakur Amin agar tidak sembrono mengambil keputusan. Pasalnya, jabatan Sekwan bukan sekadar posisi birokrasi biasa, melainkan satu-satunya kepala OPD yang pengangkatannya membutuhkan persetujuan DPRD. Jika prosedur ini diabaikan, potensi benturan eksekutif dan legislatif tinggal menunggu waktu.

Deden menilai, filosofi undang-undang sudah jelas: Sekwan adalah “tangan kanan” DPRD dalam menjalankan tugas kedewanan. Kehadirannya bukan hanya administratif, tetapi melekat langsung pada denyut kerja para wakil rakyat. Artinya, harmonisasi dan kepercayaan mutlak dibutuhkan. “Kalau bupati mengangkat Sekwan tanpa restu DPRD, lalu dewan menolak, bukankah itu akan menjadi krisis politik baru di Garut?” tegas Deden.

Ia juga mengingatkan agar jabatan strategis ini tidak dijadikan ajang tarik-menarik kepentingan. Spekulasi politik, kata Deden, hanya akan memperkeruh suasana dan memperlemah fungsi kelembagaan. “Sekwan bukan komoditas, apalagi alat tawar-menawar. Hak DPRD harus dihormati, karena merekalah pengguna langsung yang akan didampingi,” ujarnya dengan nada mengkritik.

Sebagai mantan ketua fraksi, Deden mengaku berkewajiban mengingatkan kepala daerah agar tunduk pada aturan main yang berlaku. Pengangkatan Sekwan harus diawali dari DPRD, bukan ditentukan sepihak oleh eksekutif. “Kalau aturan jelas, kenapa harus ditafsirkan lain? Jangan ulangi kesalahan politik masa lalu yang mengorbankan hubungan antar lembaga,” tukasnya.

Kini, publik menanti langkah Bupati Garut. Apakah Syakur Amin akan menunjukkan komitmen pada aturan hukum dan etika politik, atau justru memilih jalur cepat yang berisiko melahirkan konflik baru dengan DPRD? Di balik kursi Sekwan, tersimpan ujian serius: apakah tata kelola pemerintahan di Garut masih berpegang pada aturan, atau mulai tergelincir menjadi permainan kepentingan semata.