Kang Dedi Perintahkan Evaluasi Program MBG Setelah Ratusan Siswa Keracunan di Cipongkor

HALOGARUT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan evaluasi menyeluruh atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai insiden keracunan massal yang menimpa puluhan hingga ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kasus ini memicu keprihatinan publik terkait standardisasi keamanan pangan dan pengelolaan dapur MBG.

Kronologi Insiden MBG

Pada Senin (22/9/2025), sebanyak 364 siswa dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK di Cipongkor dilaporkan keracunan setelah menyantap menu MBG yang didistribusikan melalui Sarana Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan tersebut. Gejala yang dialami mulai dari mual, muntah, hingga sesak napas.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk percepatan penanganan korban. Sementara itu, SPPG yang terkait telah dihentikan sementara untuk proses investigasi.

Kritik dan Anggapan Potensi Masalah

Dari hasil sementara investigasi, sejumlah faktor diduga menjadi penyebab.

• Waktu memasak dan distribusi makanan terlalu dini, yakni malam hari, sedangkan konsumsi terjadi di siang hari, sehingga makanan rentan basi.
• Dugaan keteledoran dalam pengelolaan dapur umum SPPG, termasuk kurangnya kontrol mutu dan prosedur standar keamanan pangan.
• Beberapa dapur belum memenuhi sertifikat sehat dan standar higienitas yang memadai.

Tindakan Pemprov dan BGN

Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa program MBG tidak akan langsung dihentikan, melainkan akan menjadi bahan evaluasi secara terbuka agar insiden serupa tidak terulang. Ia akan mengundang Kepala MBG di Jawa Barat untuk membahas evaluasi paripurna.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghentikan sementara operasional SPPG di Cipongkor dan menginstruksikan agar semua dapur MBG di wilayah terdampak segera diperiksa.

Beberapa standar perbaikan yang diusulkan antara lain:

• Proses memasak dan distribusi dijarakkan tidak terlalu lama; idealnya makanan disajikan dalam kondisi masih fresh.

• Bahan baku dari pemasok berkualitas dan dapur memiliki sertifikasi kesehatan; pengawasan dari segi izin dan standard higienitas harus diperketat.

Dampak & Selanjutnya

Semua korban telah mendapat perawatan, sebagian telah diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik. Pemerintah daerah dan BGN masih menunggu hasil uji laboratorium dari sampel makanan dan muntahan siswa untuk memastikan penyebab keracunan.

Kasus ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem keamanan pangan di program MBG, terutama dalam konteks pengelolaan dapur umum dan penjaminan mutu makanan agar gizi gratis untuk siswa tetap menjadi manfaat, bukan risiko.