Ateng Sudjana: Jangan Cuma Janji, Bupati Garut Harus Berani Mengganti Pejabat dan Mereformasi Birokrasi!

HALOGARUT – Di tengah sorotan politik yang terus mengalir pasca-pemilu, Aktivis 98 yang dikenal vokal dan konsisten dalam memperjuangkan isu rakyat, Ateng Sudjana, angkat bicara dalam podcast Garut 60 Detik yang digelar pada Selasa 16 September 2025. Dalam podcast dengan penuh ketegasan, Ateng tak segan-segan menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintahan Bupati Garut, Syakur Amin, terutama terkait dengan kebijakan rotasi mutasi yang dirasakan tidak menunjukkan perubahan berarti bagi Kabupaten Garut.

Meskipun sebelumnya mendukung penuh kemenangan Syakur Amin dan Putri Karlina dalam Pilkada Garut yang lalu, Ateng merasa bahwa janji perubahan yang digaungkan selama kampanye belum dapat terwujud, terutama dalam hal reformasi birokrasi yang ia anggap sebagai salah satu aspek paling krusial dalam membangun Garut yang lebih baik. Dalam kesempatan tersebut, Ateng menjelaskan, “Rotasi mutasi yang dilakukan sejauh ini seakan hanya sebuah permainan administratif yang tidak membawa dampak nyata. Pemerintahan baru ini, yang seharusnya menjadi momentum perubahan besar, malah tidak memperlihatkan langkah konkret.”

Ateng menggambarkan kondisi Pemerintah Kabupaten Garut dengan sebuah analogi yang tajam. Ia mengatakan, “Bayangkan, Bupati Garut ibarat seorang pemimpin yang baru memasuki sebuah kota yang penuh dengan bandit-bandit. Pertanyaannya, apakah Bupati Garut akan ditembak oleh bandit-bandit tersebut, atau malah Bupati yang menembak bandit-bandit itu?” Kalimat ini dengan jelas menggambarkan kekecewaan Ateng terhadap ketidaktegasan dalam langkah reformasi yang diambil oleh pemerintah daerah.

Dalam pandangan Ateng, reformasi birokrasi bukan hanya sekadar rotasi jabatan yang berputar di kalangan para pejabat yang itu-itu saja. Menurutnya, perubahan yang dimaksud harus lebih mendalam dan menyentuh esensi dari sistem pemerintahan itu sendiri. “Jangan hanya mengalihkan kepala dinas dari satu dinas ke dinas lainnya, seperti yang terjadi sekarang. Harus ada keberanian untuk mengganti kepala-kepala yang selama ini sudah menjabat, dengan orang-orang baru yang lebih berkompeten dan bersih dari masa lalu yang kelam,” tegasnya.

Ateng melanjutkan, “Bupati harus punya keberanian untuk merombak total jajaran pemerintahan, terutama di tingkat menengah, dengan mengganti ASN yang sudah lama menjabat. Harus ada ASN baru yang lebih cerdas, lebih berintegritas, dan lebih siap membawa Garut menuju arah yang lebih baik.” Kritik tajam ini tentunya tak lepas dari keprihatinan Ateng terhadap mentalitas birokrasi yang dinilainya sudah tumpul dan terjebak dalam lingkaran kekuasaan yang sama.

Namun, kritik Ateng tidak hanya berhenti di soal rotasi jabatan. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap APBD yang, menurutnya, masih dikuasai oleh kepentingan kelompok atau golongan tertentu. “Ini sangat berbahaya. APBD harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk membangun Garut menjadi lebih maju, bukan dikuasai oleh kepentingan golongan atau kelompok tertentu,” kata Ateng dengan penuh penekanan.

Dalam konteks ini, Ateng berharap agar pemerintahan Bupati Garut dapat berkomitmen untuk mewujudkan Garut yang lebih hebat, sesuai dengan visi yang telah dicanangkan. “Saya yakin masih banyak ASN di Garut yang pintar-pintar, yang belum diberi kesempatan untuk memimpin. Reformasi birokrasi itu penting, dan itu harus dilakukan sekarang juga. Garut tidak bisa terus menerus dibelenggu oleh pola lama yang sudah terbukti gagal,” ujarnya dengan semangat.

Kekecewaan Ateng Sudjana terhadap kinerja pemerintahan baru Garut mencerminkan harapan besar yang dimiliki masyarakat terhadap perubahan yang dijanjikan oleh Bupati Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina. Masyarakat Garut, menurut Ateng, menginginkan lebih dari sekadar perubahan kosmetik. Mereka menginginkan sebuah revolusi birokrasi yang sejati, yang akan membawa Garut menjadi kabupaten yang lebih maju, transparan, dan akuntabel.

“Jangan biarkan Garut terperangkap dalam rutinitas lama yang tak pernah membawa perubahan signifikan. Pemerintahan yang baru harus berani menghadapi tantangan ini dengan keberanian yang besar, dan itu dimulai dengan perubahan yang nyata dalam birokrasi,” tutup Ateng dengan penuh keyakinan.

Podcast Garut 60 Detik kali ini bukan hanya menyajikan kritik tajam, tetapi juga menjadi panggilan bagi Bupati Garut dan seluruh jajaran pemerintahan untuk mengevaluasi kembali arah kebijakan yang diambil, serta melakukan langkah-langkah revolusioner yang dibutuhkan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Garut.***