Wali Kota Cimahi Tegaskan Standar Ketat SPPG setelah Keluhan MBG: Kebersihan & Pengemasan Jadi Fokus

HALOGARUT – Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengingatkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kota itu agar meningkatkan kualitas paket Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah pencegahan keracunan makanan. Seruan ini muncul di tengah gelombang kasus keracunan siswa akibat MBG di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat.

Pengawasan dan Standar yang Ditekankan

Menurut Ngatiyana, pemkot telah mengerahkan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan untuk ikut mengawasi kualitas bahan pangan, proses pemasakan, hingga pengemasan paket MBG.

Beberapa poin yang ditegaskan:

• Memastikan bahan baku dari supplier terpercaya dan memenuhi standar nyaman dan higienis.

• Waktu antara memasak hingga penyajian tidak terlalu lama agar tetap aman dikonsumsi.
• Masakan panas tidak langsung ditutup setelah dimasak agar tidak memicu pertumbuhan bakteri atau kondensasi.
• Pengemasan yang layak untuk menjamin bahwa makanan tetap bersih selama proses distribusi ke sekolah.

Kondisi MBG di Cimahi: Tantangan dan Respons Sekolah

Di Kota Cimahi ada 19 SPPG yang beroperasi hingga kini, dengan kapasitas rata-rata menghasilkan 3.000-3.500 paket per SPPG, namun target keseluruhan masih sekitar 52 unit dapur. Ini berarti saat ini cakupan layanan baru sekitar 30% dari target keseluruhan.

Sekolah-sekolah juga mulai proaktif. SMAN 3 Cimahi, misalnya, melaporkan teman-teman siswa menemukan ulat pada sayuran dalam paket MBG. Sekolah segera melapor ke pihak dapur, lengkap dengan dokumentasi, sebagai bagian dari upaya evaluasi.

Untuk menjaga mutu, sekolah mengirim daftar menu mingguan agar bisa dipantau dan siswa didorong memberi masukan. Beberapa siswa bahkan memilih tidak mengonsumsi menu tertentu jika dirasa kurang layak.

Pencegahan Keracunan: Rangkaian Perbaikan

Untuk mencegah kasus keracunan yang sudah terjadi di daerah lain, Pemkot Cimahi menetapkan beberapa langkah strategis.

1. Pengawasan rutin oleh Dinkes dan dinas lainnya, termasuk inspeksi dapur SPPG dan proses pengolahan bahan makanan.
2. Kolaborasi hukum — Kejaksaan Negeri Cimahi dilibatkan dalam pengawasan agar operasional SPPG berjalan sesuai regulasi.
3. Standar gizi yang merujuk pada pedoman Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk variasi menu agar anak-anak tidak bosan dan tetap terpenuhi kebutuhan nutrisinya.
4. Pelaporan & evaluasi secara berkala ke pihak sekolah dan siswa supaya ada umpan balik dari penerima paket MBG.

Harapan dan Kepercayaan Publik

Ngatiyana menegaskan bahwa sampai sekarang tidak ada laporan kasus keracunan di Kota Cimahi terkait MBG. Namun, penekanan ke depan adalah agar semua pihak yang terlibat dalam program MBG pengelola SPPG, pihak sekolah, dinas pemerintahan lebih konsisten dalam menerapkan standar keamanan pangan dan kualitas layanan.

Orang tua siswa juga diharapkan turut aktif memantau kondisi makanan yang dikonsumsi anaknya dan melaporkan jika ditemukan indikasi kelainan seperti rasa, bau atau kondisi makanan yang tidak layak. Dengan demikian kepercayaan terhadap program MBG tetap terjaga.