Kalau kamu warga Bandung Barat, kira-kira apa yang paling dirasakan dari keputusan ini? Apakah anggaran yang tadi dialihkan akan benar-benar digunakan secara optimal? Kami akan terus pantau dan bawakan update jika ada langkah berikutnya dari Pemkab Bandung Barat atau DPRD.
URL Berhasil Disalin
URL Berhasil Disalin
Jeje Ritchie Batalkan Ujungnya Kenaikan Tunjangan DPRD Bandung Barat
HALOGARUT – Kehebohan muncul di Kabupaten Bandung Barat (KBB) setelah muncul kabar bahwa tunjangan anggota DPRD bakal naik signifikan. Tapi, akhir pekan kemarin, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail secara resmi membatalkan keputusan kenaikan itu.
Kenapa Sebelumnya Mau Naik?
Awalnya, lewat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep.223-Setwan/2025 yang ditandatangani Jeje pada Juli 2025, direncanakan kenaikan dua jenis tunjangan buat anggota DPRD KBB: tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Jika disetujui, tunjangan perumahan anggota umum akan naik dari sekitar Rp 43.529.000 menjadi Rp 45.800.000 per bulan. Ketua DPRD akan mendapatkan sekitar Rp 53 juta. Sementara tunjangan transportasinya juga mengalami kenaikan: untuk anggota biasa, dari Rp 17.400.000 menjadi Rp 23.000.000; untuk Ketua dan Wakil Ketua lebih tinggi lagi.
Gelombang Kritik dan Aspirasi Publik
Begitu rencana kenaikan itu diumumkan, publik langsung bereaksi. Banyak masyarakat yang mempertanyakan apakah kenaikan tunjangan pada momen ekonomi yang dirasa sulit itu tepat. Kritiknya cukup keras, terutama soal prioritas penggunaan anggaran daerah.
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberikan arahan agar evaluasi ulang kenaikan tunjangan dewan dilakukan. Kombinasi aspirasi masyarakat dan arahan pusat ini menjadi salah satu faktor yang membuat kebijakan kenaikan dinilai perlu ditinjau kembali.
Keputusan Pembatalan & Dampaknya
Minggu, 21 September 2025, Bupati Jeje menyatakan bahwa kenaikan tunjangan yang semula sudah ditetapkan dibatalkan.
Berikut beberapa poin penting dari pembatalan tersebut.
-
Anggaran yang semestinya digunakan untuk menaikkan tunjangan dewan akan dialihkan ke program-program publik yang dianggap lebih mendesak dan manfaatnya langsung terasa oleh masyarakat.
- Waktu pembatalan dilakukan sebelum kenaikan itu benar-benar diberlakukan, sehingga pihak DPRD tidak akan menerima tambahan tunjangan baru itu.
- Alasan utama kebijakan dibatalkan: aspirasi rakyat dan komitmen daerah supaya anggaran diprioritaskan pada hal yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Tinggalkan Balasan
Tutup
